Kekayaan Alam atau Kekayaan Investasi? Polemik Tambang Nikel di Ujung Timur
SinaraBanten — Aksi damai yang digelar Greenpeace Indonesia dalam konferensi industri mineral kritis pada awal Juni 2025 menjadi pemantik sorotan publik terhadap praktik penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya—salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kekhawatiran yang diangkat para aktivis bukan isapan jempol. Dalam praktiknya, industri ekstraktif kerap beroperasi di wilayah sensitif tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan hal ini tercermin dari langkah cepat pemerintah menyetop sementara operasi serta menyegel beberapa perusahaan tambang karena indikasi pelanggaran lingkungan.
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan respons tanggap dengan menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel hingga ada verifikasi lapangan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup menyegel empat perusahaan tambang atas dasar pelanggaran nyata seperti sedimentasi, pengrusakan hutan, hingga tidak dimilikinya dokumen lingkungan yang sah. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat sipil memiliki dasar kuat, bukan sekadar reaksi emosional. Penyegelan dan penghentian operasi adalah bentuk pengakuan bahwa ada masalah serius dalam tata kelola tambang di wilayah tersebut.
Namun, narasi berbeda datang dari pejabat teknis di Kementerian ESDM yang menyatakan tidak ditemukan pelanggaran oleh PT GAG Nikel, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan dan koordinasi antarlembaga negara. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan potret umum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: tumpang tindih kewenangan dan standar penilaian yang kabur. Hal ini sangat berisiko dalam konteks wilayah konservasi seperti Raja Ampat, yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal dari aktivitas industri ekstraktif apa pun.
Lebih lanjut, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Gakkum menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Ini penting sebagai penegasan bahwa pengawasan tidak berhenti pada penyegelan atau penghentian sementara, tetapi bisa berlanjut ke ranah pidana jika pelanggaran terbukti sistematis dan merusak lingkungan secara signifikan. Penindakan ini juga harus menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan tambang lainnya bahwa operasional di kawasan lindung atau hutan tidak bisa dilakukan sembarangan, meskipun memiliki izin administratif.
Di tengah semangat hilirisasi dan transisi energi yang mendorong permintaan akan mineral kritis seperti nikel, negara tidak boleh mengorbankan wilayah-wilayah penting ekologis seperti Raja Ampat. Ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dibangun di atas reruntuhan ekosistem dan derita masyarakat adat. Justru dalam momen seperti ini, pemerintah diuji apakah benar-benar berpihak pada pembangunan berkelanjutan, atau hanya tunduk pada tekanan investasi.
Isu tambang di Raja Ampat telah menjadi cermin: ketika suara masyarakat sipil cukup nyaring dan disampaikan secara damai, negara bisa bergeming dan bertindak. Maka tantangannya adalah memastikan langkah korektif yang sudah diambil tidak berhenti pada wacana reaktif, melainkan dilanjutkan dengan reformasi tata kelola tambang yang adil, transparan, dan berpihak pada lingkungan serta masa depan generasi mendatang.
#SinarabantenMelihat:
Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau di timur Indonesia—ia adalah harta karun ekologi yang tak tergantikan. Ketika aktivitas tambang mulai menyentuh kawasan ini, bukan hanya lanskap alam yang terancam, tetapi juga martabat kita sebagai bangsa yang kerap mengaku menjunjung pembangunan berkelanjutan. Langkah cepat sejumlah menteri dalam menghentikan operasi tambang dan menyegel perusahaan pelanggar menunjukkan respons yang patut diapresiasi. Namun, itu baru permulaan. Negara tidak boleh ragu untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran, meski dilakukan atas nama investasi. Sebab ketika hukum dibiarkan tunduk pada kepentingan ekonomi sesaat, maka kita sedang menggali lubang bagi masa depan generasi mendatang. Pengawasan harus tegas, transparan, dan berkelanjutan—demi menjaga agar Raja Ampat tetap menjadi surga, bukan menjadi korban.
