Program Makan Bergizi Gratis: Niat Baik yang Tersandera Administrasi
SinaraBanten — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tonggak awal perbaikan gizi dan pendidikan di Kota Serang justru menemui jalan tertunda. Hingga berita ini ditulis, Pemkot Serang belum juga melaksanakan program tersebut, dengan alasan menunggu petunjuk teknis dari pusat. Padahal, anggaran sebesar Rp2 miliar telah disiapkan, dan dapur umum di enam kelurahan pun telah dirancang. Namun, kesiapan administratif tanpa kejelasan arah pelaksanaan membuat manfaat program ini belum menyentuh sasaran, yaitu 81 ribu siswa SD dan SMP di Kota Serang yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Penundaan ini mencerminkan persoalan klasik birokrasi kita: niat baik tidak selalu sejalan dengan eksekusi yang cepat dan responsif. Padahal, di tengah persoalan gizi kronis dan stunting yang masih menghantui Banten, program MBG sejatinya tidak boleh ditunda hanya karena alasan teknis administratif. Bukankah seharusnya pemerintah daerah bersifat proaktif, mendorong kejelasan petunjuk, dan berani memulai dengan kebijakan transisi jika teknis pusat belum turun?
Lebih dari itu, program MBG bukan hanya soal makan, tapi tentang keadilan sosial dan akses yang setara bagi anak-anak bangsa untuk tumbuh dengan sehat. Satu porsi makan senilai Rp15.000 bisa jadi sepele bagi sebagian kalangan, tapi bagi anak-anak dari keluarga miskin, itu adalah harapan, itu adalah nutrisi, itu adalah masa depan. Dengan skema melibatkan PKK dan dapur umum, program ini bahkan berpeluang menciptakan efek ekonomi lokal, memberdayakan warga, dan menciptakan gotong royong yang nyata.
Jika menunda berarti menahan hak dasar anak atas gizi dan pendidikan, maka alasan administratif bukan lagi hal teknis, melainkan problem etis. Program ini jangan hanya menjadi simbol politik, tapi harus hadir sebagai aksi nyata. Kota Serang bisa menjadi pionir keberhasilan program MBG di Banten, tapi hanya jika keberpihakan pada rakyat lebih besar dari ketergantungan pada petunjuk birokratis.
Kita tak bisa terus menunggu. Anak-anak tidak bisa menunda rasa lapar, dan masa depan tidak bisa ditunda dengan alasan surat belum turun.
#SinarabantenMelihat:
Di saat pemerintah pusat menggembar-gemborkan program makan gratis sebagai prioritas nasional, semestinya pemerintah daerah bergerak lebih gesit dan inovatif. Jangan biarkan anak-anak Serang hanya menjadi barisan statistik dalam janji kampanye. Mereka butuh tindakan, bukan wacana.
© 2025 SINARABANTEN – Syiar Narasi Rakyat Banten
