Opini : KETAHANAN PANGAN: PRIORITAS DI TENGAH EFISIENSI ANGGARAN

12 April 2025 Sinarabanten

Penulis : Nayyara Aulia Damayanti

Sabtu 12 April 2025 | 22:23

Editor : SinaraBanten.

SINARABANTEN.COM – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah tetap menjadikan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, meski dalam kondisi pengetatan anggaran. Ketahanan pangan memang bukan sekadar persoalan ketersediaan makanan, melainkan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Tanpa jaminan ketahanan pangan yang memadai, risiko kelaparan dan kekurangan gizi akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menambah beban fiskal pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp155,5 triliun untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Non-Kementerian/Lembaga (Non-K/L) sebesar Rp74,3 triliun, diikuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp40 triliun, pembiayaan Rp24,6 triliun, dan transfer ke daerah senilai Rp16,6 triliun. Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tetap menjadi prioritas meski pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi. Pada sektor produksi, pemerintah merencanakan berbagai program seperti penyediaan subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare, intensifikasi lahan 80 ribu hektare, pembangunan 20 unit bendungan, serta pengadaan 774 ribu unit alat dan mesin pertanian. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional yang saat ini masih menjadi problematika besar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2024 diprediksi mencapai 52,66 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), menurun sebesar 1,32 juta ton atau 2,45 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 53,98 juta ton GKG. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh dampak perubahan iklim, tetapi juga kondisi tanah pertanian di Indonesia yang kian menurun kualitasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan strategis komprehensif yang mencakup pengembangan kapasitas dan regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian, optimalisasi produktivitas dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya, serta pembenahan sistem manajemen pangan nasional. Langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Salah satu langkah inovatif yang diambil pemerintah adalah penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri, memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga memprioritaskan penerapan teknologi modern melalui mekanisasi dan digitalisasi pertanian. Dengan teknologi yang lebih maju, proses produksi diharapkan menjadi lebih efisien sehingga hasil panen dapat meningkat. Pengembangan bibit unggul dan penggunaan pupuk ramah lingkungan juga menjadi fokus untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian.

Pada sisi distribusi dan cadangan pangan, pemerintah berencana membangun jalan usaha tani sepanjang 102 kilometer, melakukan pembangunan dan peningkatan sarana di 63 sentra produksi perikanan, mengembangkan Koperasi Desa Mandiri Pangan, serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan badan usaha di bidang pangan. Tidak hanya berfokus pada ketersediaan beras sebagai makanan utama masyarakat, upaya ketahanan pangan juga mencakup penyediaan sumber protein hewani. Peningkatan produksi ikan dilakukan melalui reformasi sistem produksi perikanan yang menekankan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Dari sisi konsumsi, program ketahanan pangan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pemastian stok pangan pokok, pencegahan lonjakan harga, bantuan kepada 18 juta keluarga penerima Program Kartu Pangan, serta peningkatan produktivitas 14 juta petani penggarap melalui subsidi produksi.

Meski demikian, masih banyak kendala struktural yang perlu diatasi untuk mencapai ketahanan pangan yang sesungguhnya. Persoalan regenerasi petani, penguasaan lahan pertanian, serta infrastruktur pertanian yang masih terbatas menjadi hambatan utama yang perlu ditangani secara serius. Diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Pelibatan anak muda dalam pertanian juga perlu didorong melalui insentif yang menarik dan pengenalan teknologi modern yang dapat mengubah persepsi bahwa bertani adalah profesi yang kurang menjanjikan. Pengembangan agripreneur dan startup di bidang pertanian bisa menjadi terobosan untuk mengatasi masalah regenerasi petani yang saat ini menjadi isu krusial sektor pertanian.

Ketahanan pangan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah semata. Melainkan dukungan masyarakat melalui gerakan konsumsi pangan lokal, penghematan makanan, dan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat dan seimbang juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan komitmen bersama dan pendekatan yang komprehensif, ketahanan pangan Indonesia dapat terwujud meski dalam kondisi keterbatasan anggaran.

#SinaraBantenMelihat Ketahanan pangan adalah investasi masa depan. Di balik angka triliunan, yang terpenting adalah efektivitas program di lapangan. Butuh kolaborasi semua pihak:

Pemerintah: Perbaiki regulasi dan pengawasan.
Swasta/Akademisi: Kembangkan inovasi pertanian.
Masyarakat: Dukung pangan lokal dan kurangi food waste.